Ketika Rumah Menjadi Barang Mewah bagi Generasi Kita
Ada satu jenis kelelahan yang jarang dibicarakan generasi hari ini: kelelahan karena terus memulai kembali.
Saya menyadarinya setelah beberapa tahun tinggal berpindah-pindah di Yogyakarta. Dari Pogung, lalu Deresan, kemudian Gejayan, hingga sekarang menetap sementara di Maguwoharjo. Setiap perpindahan selalu membawa pola yang hampir sama; mencari indekos baru dengan harga yang masih masuk akal, mengangkut barang-barang seperlunya, beradaptasi dengan gang baru, warung baru, suasana lingkungan, hingga wajah-wajah asing yang perlahan harus dipelajari kembali.
Lalu memulai semuanya dari nol.
Kita kembali mencari tempat makan murah, menemukan laundry terdekat, menghafal jalan tikus agar tidak terjebak macet, hingga berkenalan dengan tetangga. Kita dipaksa menyesuaikan ritme hidup dengan ruang yang belum benar-benar terasa sebagai rumah.
Awalnya saya mengira perpindahan seperti itu hanyalah fase sementara menuju kehidupan yang lebih mapan. Saya pikir suatu hari nanti semuanya akan berhenti ketika saya akhirnya memiliki rumah sendiri.
Namun semakin bertambah usia, saya mulai menyadari sesuatu yang terasa tidak nyaman — mungkin banyak dari kita memang tidak sedang berjalan menuju kepemilikan rumah. Mungkin kita sedang belajar hidup di zaman ketika rumah pada akhirnya berubah menjadi barang mewah. Dan kesadaran itu ternyata jauh lebih umum daripada yang saya kira.
Kita tidak gagal.
Mungkin, itu adalah satu kalimat yang paling perlu disimpan baik-baik oleh generasi hari ini. Sebab terlalu sering kita hidup di tengah ukuran keberhasilan yang semakin mahal, semakin sempit, dan semakin sulit dijangkau.
Media sosial dipenuhi potongan-potongan kehidupan ideal: sukses di usia muda, karier yang melesat, liburan ke luar negeri, hingga pencapaian finansial yang dipamerkan seperti garis akhir perlombaan hidup. Di saat yang sama, budaya produktivitas terus menanamkan keyakinan bahwa masa depan sepenuhnya berada di tangan mereka yang cukup disiplin, cukup konsisten, dan cukup bekerja keras.
Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak orang hari ini bekerja lebih lama dan tentu saja tidak kalah keras dibanding generasi sebelumnya, tetapi tetap merasa semakin jauh dari rasa tenang.
Kita masih membalas pesan pekerjaan di atas ojek online yang menembus kemacetan pukul sembilan malam, hanya untuk tiba pada kenyataan yang sama di akhir bulan: pendapatan masih bergerak pelan, sementara biaya hidup dan harga properti melesat tanpa menunggu siapa pun. Tanpa terasa, hidup seperti perlombaan yang garis akhirnya terus menjauh.
Dari semua kecemasan itu, ada satu hal yang semakin sulit diabaikan: memiliki rumah kini terasa semakin tidak realistis bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar. Bukan karena generasi hari ini malas bekerja. Bukan pula semata karena terlalu sering membeli kopi di kafe atau berlangganan layanan hiburan digital seperti narasi populer yang berulang kali dilemparkan kepada anak muda.
Penjelasan semacam itu terlalu dangkal untuk memahami persoalan yang jauh lebih kompleks. Di banyak kota besar, harga rumah memang tumbuh jauh lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan masyarakat.
Menurut data Numbeo tahun 2025, rasio harga rumah terhadap pendapatan di Jakarta telah menyentuh lebih dari 22 kali pendapatan tahunan rata-rata masyarakat. Kondisi di Yogyakarta bahkan lebih menyesakkan, dengan rasio yang mencapai 24 kali lipat.
Artinya, seseorang bisa membutuhkan waktu lebih dari dua dekade untuk menyerahkan total pendapatan penuhnya hanya demi membeli sebidang tanah dan bangunan, itu pun sebelum menghitung kebutuhan hidup sehari-hari. Angka-angka ini menegaskan satu realitas pahit di mana kepemilikan rumah kini bergerak semakin jauh dari jangkauan banyak pekerja urban.
Bersamaan dengan itu, berbagai laporan tentang backlog perumahan di Indonesia juga terus menunjukkan bahwa akses terhadap hunian layak masih menjadi persoalan besar bagi jutaan rumah tangga. Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar tentang gaya hidup generasi muda yang dianggap terlalu konsumtif.
Ada jurang yang semakin lebar antara harga tempat tinggal dan kemampuan ekonomi masyarakat biasa. Rumah perlahan bergerak dari kebutuhan dasar menjadi kemewahan finansial.
Lucunya, realitas ekonomi hari ini kadang terasa seperti permainan Monopoli di mana sebagian besar properti sudah lebih dulu dimiliki bahkan sebelum banyak dari kita sempat ikut bermain. Kita hanya terus melempar dadu, berputar di papan yang sama, lalu membayar uang sewa kepada mereka yang datang lebih awal.
Generasi Penyewa dan Hidup yang Terus Dimulai Ulang
Setiap kali masa kontrak indekos atau apartemen mendekati akhir, ada kegelisahan yang diam-diam datang kembali. Apakah harga sewa akan naik tahun depan? Apakah kita masih mampu tinggal di tempat yang sama? Atau apakah kita harus kembali pindah, mengulang hidup dari nol di sudut kota yang lain?
Fenomena ini mengingatkan pada gagasan pemikir politik ruang, Kristin Ross, tentang bagaimana struktur ekonomi kota perlahan melahirkan generasi “orang-orang tanpa tempat”, mereka yang dipaksa terus bergerak dan berpindah, sehingga sulit merasa benar-benar menetap.
Banyak orang bekerja penuh waktu, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian spasial jangka panjang. Dan mungkin itu sebabnya perpindahan indekos demi indekos terasa lebih emosional daripada sekadar urusan logistik. Karena setiap kali pindah, ada bagian kecil dari hidup yang ikut tercerabut; meninggalkan warung langganan, tetangga yang mulai mengenal nama kita, atau sekadar ruang kecil tempat kita perlahan belajar menjadi dewasa.
Lalu kita datang ke tempat baru dan kembali menjadi orang asing.
Sementara itu, platform digital terus menampilkan etalase pencapaian tanpa akhir. Kita melihat orang lain membeli rumah, menikah, membuka bisnis, atau mencapai berbagai milestone kehidupan, lalu diam-diam mulai merasa tertinggal.
Padahal setiap orang memulai hidup dari titik yang berbeda. Tidak semua orang mewarisi tanah, memiliki jaring pengaman keluarga, atau masuk ke dunia kerja dengan peluang yang setara.
Tetapi budaya hustle sering kali menghapus kompleksitas itu dan menggantinya dengan satu pesan sederhana: jika hidupmu belum mapan, berarti ada yang salah dengan dirimu. Akibatnya, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri atas persoalan yang sebenarnya bersifat struktural.
Ketika Rumah Berubah Menjadi Instrumen Finansial
Beberapa dekade lalu, rumah masih dipahami terutama sebagai tempat tinggal, ruang untuk pulang, membesarkan anak, dan membangun rasa aman tentang masa depan. Hari ini, logikanya perlahan berubah.
Tanah dan rumah semakin sering diperlakukan sebagai instrumen investasi. Harga properti terus terdorong oleh spekulasi pasar, akumulasi aset, dan keyakinan bahwa nilai properti hampir selalu naik dari waktu ke waktu. Akibatnya, rumah tidak lagi sepenuhnya dibangun untuk dihuni, tetapi juga untuk disimpan, diperdagangkan, dan diakumulasi.
Di titik inilah banyak generasi muda mulai mengalami paradoks modern. Mereka hidup di kota-kota yang dipenuhi pembangunan apartemen dan perumahan baru, tetapi semakin sulit memiliki ruang tinggal yang benar-benar terjangkau.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan individu yang gagal mengatur keuangan; ia berkaitan dengan struktur ekonomi yang lebih besar, tentang bagaimana pertumbuhan aset jauh melampaui pertumbuhan pendapatan pekerja biasa.
Tentu saja, bekerja keras tetap penting, disiplin finansial tetap relevan. Namun ada batas ketika persoalan struktural tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan nasihat motivasi personal. Seseorang bisa bekerja penuh waktu, tetap produktif, dan tetap tidak mampu mengejar harga rumah yang naik jauh lebih cepat dibanding kemampuan ekonominya.
Mitos Tentang “Kestabilan”
Selama bertahun-tahun, kita dibesarkan dengan gambaran yang sama tentang kehidupan ideal: rumah yang tenang, kendaraan pribadi, pekerjaan tetap, dan keluarga kecil yang terlihat mapan dari luar. Tidak ada yang salah dengan impian itu.
Memiliki rumah tetap menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang mencari rasa aman jangka panjang untuk keluarga, anak, atau masa tua.
Bagi sebagian masyarakat kelas pekerja, kepemilikan rumah bukan simbol gengsi, melainkan perlindungan dari ketidakpastian hidup. Namun persoalannya muncul ketika rumah tidak lagi dipandang sebagai pilihan hidup, melainkan sebagai satu-satunya definisi keberhasilan.
Akibatnya, banyak orang memaksakan diri membeli rumah bukan karena benar-benar siap, tetapi karena takut dianggap tertinggal. Di sinilah ironinya mulai terlihat.
Berapa banyak orang mengambil KPR puluhan tahun untuk rumah mungil yang berjarak dua jam dari tempat kerja? Berapa banyak yang terlihat mapan dari luar, tetapi diam-diam hidup dalam tekanan finansial yang terus mengintai?
Fenomena ini sering disebut sebagai house poor — kondisi ketika seseorang berhasil memiliki rumah, tetapi sebagian besar pendapatannya habis untuk membayar cicilan, biaya hidup, dan berbagai pengeluaran terkait hunian, hingga ruang finansial dan keleluasaan hidupnya menjadi sangat terbatas.
Rumah yang awalnya dijanjikan sebagai simbol kestabilan justru kadang berubah menjadi sumber kecemasan baru. Banyak orang akhirnya tidak berani mengambil risiko karier, pindah kota, atau mencoba peluang hidup lain karena seluruh hidupnya sudah terikat pada cicilan jangka panjang.
Mereka memiliki rumah, tetapi sedikit demi sedikit kehilangan ruang untuk menentukan hidupnya sendiri.
Mendefinisikan Ulang Arti Rumah
Mungkin, persoalan terbesar generasi hari ini bukan hanya tentang harga rumah yang semakin tidak masuk akal, melainkan bagaimana kita diajarkan untuk memahami kembali makna rumah itu sendiri.
Lingkungan sosial perlahan meyakinkan kita bahwa nilai seorang manusia berbanding lurus dengan aset yang berhasil dimiliki. Seolah-olah hanya dengan menunjukkan aset mewah seperti kendaraan pribadi, aksesori mahal, sertifikat tanah, dan aset-aset lainnya dapat menentukan seberapa berhasil seseorang menjalani hidupnya.
Padahal di tengah dunia yang semakin tidak pasti, manusia juga membutuhkan bentuk keamanan lain: waktu, kesehatan mental, fleksibilitas, komunitas, dan kemampuan untuk hidup tanpa terus-menerus dihantui ketakutan finansial.
Di titik ini, menyewa tidak selalu identik dengan kegagalan. Bagi sebagian orang, menyewa justru menjadi cara mempertahankan mobilitas dan ruang bernapas di tengah ekonomi yang semakin tidak stabil. Uang sewa bukan semata “uang yang hilang”, tetapi biaya yang dibayar untuk fleksibilitas hidup.
Tentu, menyewa juga memiliki kerentanannya sendiri. Harga dapat naik sewaktu-waktu, tidak ada jaminan kepemilikan jangka panjang, dan bagi banyak orang, terutama saat memasuki usia tua, ketidakpastian itu tetap menjadi persoalan serius.
Namun mungkin, pertanyaan terpentingnya bukan lagi, “Mana yang paling ideal secara universal?”, melainkan, “Bentuk hidup seperti apa yang paling masuk akal untuk realitas masing-masing orang?”
Di beberapa tempat, jawaban alternatif mulai dicoba dan dihidupkan. Eksperimen ini menjalar dari konsep hunian kolektif yang dikembangkan di Rumah Flat Menteng, Jakarta Pusat, hingga menyentuh akar rumput di Yogyakarta melalui inisiatif seperti Co-housing Samadhya.
Selama tujuh tahun terakhir, proyek perumahan kolektif di Samadhya telah membuktikan bahwa ruang hidup yang didasarkan pada prinsip komunitas, perencanaan bersama, dan fasilitas komunal mampu menjadi antitesis bagi krisis perumahan hari ini.
Bagi para inisiatornya, rentetan keresahan panjang yang kerap mereka dengar di berbagai forum diskusi melahirkan sebuah keyakinan yang mengakar, di mana persoalan hunian yang semakin sulit saat ini ternyata bisa diurai dengan jalan berkolektif.
Mungkin bagi sebagian orang di Indonesia, konsep hunian kolektif ini masih terdengar utopis atau sekadar eksperimen sosial. Namun, jika kita melihat lebih luas, banyak negara telah menyadari bahwa krisis perumahan tidak bisa diselesaikan dengan cara lama. Di Eropa, co-housing tidak sekadar wacana alternatif, melainkan solusi struktural yang difasilitasi negara. Di Prancis misalnya, gerakan ini bahkan mendapatkan pijakan hukum yang kuat melalui Undang-Undang ALUR pada tahun 2014, yang memberikan akses pembiayaan dan dukungan nyata dari pemerintah lokal. Sementara di Denmark, perumahan kolektif Saettedammen mempraktikkan sistem kepemilikan hibrida, mereka mencampur status rumah milik pribadi, sewa, dan koperasi di satu lingkungan, sehingga orang-orang dari berbagai lapisan ekonomi tetap bisa hidup setara.
Di sinilah kita melihat pergeseran fundamental. Perumahan konvensional sering kali berhenti pada kebanggaan memiliki wujud fisik bangunan. Namun, model komunal ini mengejar nilai yang perlahan pudar dari kehidupan urban kita: solidaritas, kepercayaan, dan rasa memiliki. Sayangnya, infrastruktur dan dukungan regulasi dari negara seperti di Eropa itu belum hadir di Indonesia. Kita dipaksa untuk membangun jaring pengaman kita sendiri dari bawah.
Berangkat dari kesadaran tersebut, muncullah “Klub Mencari Tetangga” — sebuah upaya konkret untuk mempertemukan teman-teman dengan kebutuhan dan visi ruang hidup yang sama.
Menariknya, inisiatif ini tidak berjalan sendirian. Ia ditopang oleh jejaring kolaborator lintas disiplin; mulai dari Mas Yudas, Mbak Lintang dan segenap tim Studio Tanah Yogyakarta yang lainnya, arsitek Yu Sing (Akanoma Studio), Marco Kusumawijaya dan Elisa Sutanudjaja dari Koperasi Serba Usaha Rumah Flat Menteng, Marsen Sinaga sebagai praktisi sekaligus tetangga di Co-housing Samadhya, hingga Dhiracitta, seorang akademisi yang banyak meriset perihal perumahan kolektif.
Klub Mencari Tetangga lahir dari harapan untuk menjadi ruang belajar bersama sekaligus praktik nyata dalam merintis embrio hunian kolektif baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bagi saya pribadi, gagasan ini bukan lagi sekadar wacana yang berjarak. Belakangan, saya ikut bertumbuh bersama teman-teman di simpul Klub Mencari Tetangga — sebuah ruang belajar kolektif yang perlahan membuat saya memahami bahwa rumah tidak selalu harus dimulai dari kepemilikan, tetapi bisa juga dari rasa saling menjaga.
Di tengah mahalnya harga lahan, inisiatif berbasis komunitas seperti ini perlahan menjadi bentuk resistensi yang nyata. Bersama-sama, kami sedang mencoba membuktikan bahwa apa yang sedang dibangun ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebuah jaring pengaman sosial.
Ini adalah sebuah pengingat bahwa rumah tidak selalu harus dimaknai sebagai kepemilikan individual atas sebidang tanah. Kadang, rumah juga bisa berarti tempat di mana kita merasa aman, diterima, dan tidak harus menjalani kerasnya hidup sendirian.
Pada akhirnya, mayoritas generasi kita mungkin memang tidak akan memiliki rumah sebesar generasi sebelumnya. Dan ya, kenyataan itu kadang terasa menyakitkan.
Tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih penting untuk dipertanyakan: Apakah tujuan hidup manusia benar-benar hanya tentang mengumpulkan aset sebanyak mungkin? Atau jangan-jangan selama ini kita terlalu lama memaksakan definisi sukses yang diwariskan dari dunia yang sudah berubah?
Mungkin kesuksesan hari ini tidak lagi semata diukur dari luas tanah yang dimiliki, melainkan dari seberapa merdeka seseorang menjalani hidupnya. Dari seberapa sehat relasinya. Dari seberapa kuat komunitas yang menopangnya. Dan dari seberapa besar ruang yang ia miliki untuk bernapas tanpa terus-menerus dikejar ketakutan finansial.
Dan mungkin, generasi kita tidak sedang gagal. Kita hanya hidup di zaman yang memaksa kita mendefinisikan ulang arti stabilitas, keamanan, dan rumah itu sendiri.
Bagaimana menurut Anda? Apakah memiliki rumah masih menjadi simbol utama rasa aman hari ini? Atau justru kita perlu mulai membangun definisi hidup yang lebih luas dari sekadar kepemilikan aset?
Sebab pada akhirnya, rumah yang sesungguhnya mungkin bukan tentang ke mana kita pulang, tetapi bersama siapa kita merasa aman untuk tinggal.
Tulisan ini lahir dari kegelisahan tentang rumah, stabilitas, dan kehidupan urban generasi hari ini.
