Oligarki dan Tantangan Demokrasi di Indonesia
.jpg "pexels.com (Ditya Rafi Muttaqin)")
Renungan Ringan Tengah Malam Eps — 04
Hari ini, selepas melaksanakan shalat tarawih saya tidak langsung pulang, saya memutuskan untuk duduk sejenak bersama bapak-bapak kampung sembari bercengkerama. Singkat cerita, ternyata dinamika sosial politik yang terjadi di negara ini cukup menjadi perhatian mereka, bahkan topik tersebut menjadi perbincangan yang menarik. Pro dan kontra adalah hal yang biasa. Namun yang membuat saya cukup terkejut, sebagai masyarakat sub-urban, saya kira kebanyakan dari mereka akan cukup apatis (stereotip), tapi kenyataannya tidak, ternyata mereka tetap mengamati dalam diamnya.
Sejauh ini, delapan presiden telah silih berganti, sementara wajah-wajah di sekitarnya kok masih yang itu-itu saja ya? Atau mungkin begitulah cara oligarki bekerja?
Sepanjang sejarah umat manusia, kecenderungan segelintir elite untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan tetap menjadi pola yang berulang kali terjadi hingga hari ini. Oligarki — di mana kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir elite — selalu menjadi ancaman demokrasi dari masa ke masa. Bayangkan oligarki sebagai virus yang terus menerus bermutasi. Meski dibunuh oleh antibiotik revolusi, ia hanya tidur sejenak, lalu bangkit kembali dengan bentuk yang lebih tahan banting. Persis seperti apa yang terjadi di negara ini. Setelah lebih dari seperempat abad reformasi, bukankah aneh bahwa kita masih berbicara tentang ketimpangan yang sama? Atau bahkan lebih parah?
Memang cukup ironis. Politisi-politisi yang kita pilih dengan penuh harap justru berbalik mengkhianati kepercayaan kita — dengan kesadaran penuh mengambil keputusan yang tak pernah kita setujui, untuk kepentingan yang tak pernah kita nikmati. Negara ini kembali dijalankan oleh elite yang menerapkan kebijakan dengan cara yang cenderung eksploitatif. Indikatornya sederhana, ketika kita masih melihat ada kemudahan bagi elite tertentu untuk mempertahankan pengaruh dan dominasi mereka melalui kebijakan-kebijakan yang terlalu dipaksakan. Artinya oligarki masih berkuasa, bahkan mereka tak lagi bersembunyi — mereka kini berdiri di bawah sinar matahari, berkhotbah tentang “kemajuan ekonomi” sambil menggadaikan masa depan anak-cucu kita.
Evolusi Oligarki Indonesia: Dari Rezim Militer ke Demokrasi Semu
Selama tiga dekade, rezim Orde Baru berhasil membangun fondasi oligarki yang kokoh — menggabungkan elite militer, birokrasi, hingga konglomerat dalam suatu hegemoni yang destruktif. Kini, setelah hampir tiga dekade reformasi, hasilnya masih mengecewakan kita semua. Ide reformasi sejatinya adalah ide tentang mengembalikan suara bangsa ini kembali kepada masyarakat bukan segelintir orang. Ide reformasi adalah ide tentang kebebasan sipil dari militeristik. Ide reformasi adalah ide tentang penumpasan tirani. Alih-alih lenyap, para elite lama ini beradaptasi dengan cepat, menyelam ke dalam sistem demokrasi baru dan muncul kembali sebagai “pengusaha sukses” atau “politisi reformis”.
Bukti-buktinya terpampang nyata: kebijakan ekonomi yang makin terang-terangan pro-kapitalis, privatisasi agresif aset-aset publik, eksploitasi sumber daya alam yang brutal, hingga legislasi yang dirancang khusus untuk melindungi kepentingan korporasi besar. Mulai dari kasus korupsi tambang timah hingga skandal Pertamina, benang merahnya selalu sama — jaringan pengaruh yang menembus berbagai lini kekuasaan. Yang lebih merisaukan lagi, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi benteng demokrasi — KPK, media, bahkan pengadilan — perlahan dilumpuhkan. KPK dikebiri lewat revisi undang-undang, media besar dikuasai konglomerat dengan agenda politik tertentu, dan peradilan… Ah, kita semua tahu ceritanya..
Revisi UU TNI yang baru-baru ini disahkan dengan sangat terburu-buru — bagaikan kilat gundala yang menerjang badai di tengah malam, tak ayal akan membuka kembali jalan bagi keterlibatan militer dalam politik dan bisnis. Hal ini tentu saja menambah kekhawatiran akan kemunduran demokrasi, dan mengingatkan kita pada pola Orde Baru yang seharusnya sudah kita tinggalkan.
Oligarki Global
Fenomena oligarki sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat misalnya, yang sering kita anggap sebagai kiblat demokrasi, juga mengalami hal serupa. Di era Trump, para taipan teknologi Silicon Valley — yang sudah menguasai pasar digital — kini memperluas cengkeraman mereka ke politik pemerintahan. Di Inggris, elite memperkuat dominasi melalui lobi-lobi tersembunyi, pendanaan politik gelap, dan media yang mereka kendalikan. Bahkan negara-negara Skandinavia — yang sering dipuji karena model kesejahteraannya — belakangan mulai menunjukkan retakan, dengan kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin.
George Monbiot, jurnalis investigasi yang tulisannya sering saya ikuti, pernah menulis, “Keadilan tidak jatuh dari langit; ia harus diperjuangkan.” Kalimat itu terus menempel di otak saya selama ini. Namun, saya juga menyadari keterbatasan yang saya miliki. Tanpa perjuangan secara kolektif dan terorganisir, dan keberanian bersama untuk membatasi kekuatan yang tak terbendung ini, perubahan sejati takkan pernah terjadi.
Dilema Strategis
Pertanyaan pertama, apakah Indonesia bisa bebas dari cengkeraman oligarki hanya dengan reformasi bertahap? Sejarah membuktikan bahwa realitanya perubahan besar jarang tercapai tanpa tekanan yang signifikan dari bawah. Ide-ide seperti pajak progresif, reformasi politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil memang sangat diperlukan. Namun apakah itu cukup untuk mengubah sistem yang akarnya sudah begitu dalam?
Pra dan Pasca Perang Dunia II, beberapa negara di dunia sebenarnya pernah mengambil langkah radikal untuk membangun kembali dan merevolusi sistem ekonomi mereka. Di Asia Timur ada Jepang, mereka pernah menempuh strategi pembongkaran struktural yang revolusioner, melalui pemecahan konglomerat raksasa zaibatsu, dan mengubahnya menjadi jaringan bisnis yang lebih kecil dan kompetitif, meski kemudian berevolusi kembali menjadi keiretsu. Benua Eropa ada Jerman, yang melakukan restrukturisasi ekonomi dengan pendekatan yang lebih luwes. Di seberang Samudera Atlantik, di bawah pemerintahan Roosevelt, ada Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan pajak progresif bagi kalangan superkaya untuk mendanai pemulihan perang sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi. Sementara itu, di belahan dunia lain ada Amerika Latin, yang menunjukkan keberanian dengan menasionalisasi sumber daya strategisnya, demi mengembalikan kendali ekonomi ke tangan rakyat — meski kebijakan ini kerap menghadapi tekanan dari lembaga keuangan internasional.
Merenungkan kembali beberapa preseden buruk yang telah terjadi di negara kita, sepertinya kita tak bisa terlalu bergantung pada mekanisme formal demokrasi, terutama jika telah tersandera oleh kepentingan oligarki. Memang penting untuk terus belajar dari kasus-kasus di negara lain. Namun, yang tak kalah penting dan kita butuhkan saat ini adalah lahirnya gerakan massa yang kohesif, tekanan politik tanpa henti, serta kemauan untuk menentang status quo demi memastikan kebijakan yang selaras dengan kepentingan rakyat.
Di samping itu, kita juga perlu mewaspadai bahaya lain yang mengintai di balik layar: involusi politik. Konsep yang dipinjam dari Clifford Geertz ini merujuk pada keterjebakan atau keterpenjaraan dalam siklus perubahan yang kompleks namun tanpa kemajuan nyata. Seperti petani Jawa yang ia teliti — bekerja keras dengan segala risikonya, namun tetap miskin. Cornelis Lay, dalam bukunya “Involusi Politik,” menggambarkan bagaimana Reformasi 1998 membuka kotak Pandora — mengungkap segala macam kebobrokan Orde Baru — tetapi tidak diikuti dengan solusi yang efektif. Akibatnya? Stagnasi dalam kemasan baru.
Indonesia di Persimpangan Jalan
Sejarah selalu mengingatkan, bahwa oligarki tak akan pernah menyerahkan kekuasaan mereka dengan sukarela. Mereka akan terus mencari cara untuk memanipulasi hukum, memegang dominasi atas ekonomi, hingga memanipulasi rakyat melalui tipu dayanya — pikiran massa itu pada dasarnya adalah primitif; kekuatan tidak bernalar. Karena itu, elite penguasa terus menunggu-nunggu untuk mengambil keuntungan dari kekuatan kegelapan yang amat besar ini. Tak ayal di sepanjang sejarah manusia terdapat sebagian orang yang akan menderita, dan sebagian lain yang menyebabkan penderitaan itu. Satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan menciptakan kesadaran kolektif yang kuat dan membangun sebuah gerakan yang mampu menyeimbangkan kekuatan tersebut. Namun tak bisa dipungkiri, bahwa ini merupakan PR yang sangat berat untuk kita semua. Karena mayoritas penduduk kita masih jauh dari kata ideal.
Pertanyaan paling relevan yang muncul bukan lagi, “haruskah kita,” tetapi, “kapankah kita akan bertindak?”
Indonesia mengalami penurunan skor Indeks Demokrasi 2024 menurut The Economist Intelligence Unit (EIU), dengan nilai 6,44, turun dari 6,53 pada 2023 dan 6,71 pada 2022. Posisi Indonesia juga merosot dari peringkat 56 ke 59 dari 167 negara yang dianalisis. Penurunan ini menunjukkan semakin melemahnya kondisi demokrasi di Indonesia. Tanpa adanya langkah konkret, demokrasi hanya akan menjadi sebuah ilusi — sebuah topeng yang menyamarkan kenyataan bahwa kekuasaan sesungguhnya tetap berada di tangan segelintir elite.
Ketika kita berlindung di balik gagasan demokrasi — yang telah diterima sebagai prinsip universal — namun justru dijalankan tanpa menjunjung nilai-nilainya, maka yang terbentuk bukanlah demokrasi yang sehat — melainkan ketimpangan kekuasaan yang dikemas dalam legitimasi hukum. Lebih dari itu, upaya membangun hegemoni kelompok tertentu sebagai norma yang harus diterima — dengan dalih menjaga stabilitas atau kepentingan nasional — karena diperkuat oleh struktur kekuasaan yang dominan, tidak hanya berisiko mempersempit ruang-ruang kebebasan sipil, tetapi juga melemahkan prinsip-prinsip fundamental negara hukum.
Di titik ini, pilihan strategis yang tersedia bagi Indonesia harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Reformasi telah menunjukkan keterbatasannya, apalagi hingga detik ini rasanya kita belum memiliki visi yang jelas, spesifik, dan terukur terkait mau di bawa kemana arah negara ini ke depannya. Revolusi memiliki risiko yang terlalu banyak dan tinggi, apalagi kita tak punya sosok yang dapat menjadi simbol gerakan dan memberikan arah strategis seperti founding fathers kita di masa lalu, meskipun revolusi mungkin juga tak harus melalui sosok sih ya. Sementara itu, involusi juga mengancam kita menciptakan siklus stagnasi yang berkepanjangan, yang kemungkinan terburuknya, kebodohan dan kemiskinan akan terus dipelihara demi melanggengkan kekuasaan yang ada.
Tiga Skenario Masa Depan
- Reformasi yang Dikooptasi
Jika tidak ada gerakan yang cukup kuat, perubahan hanya sebatas pergantian elite tanpa mengubah struktur fundamental. Seperti ganti baju tanpa ganti tubuh. Demokrasi prosedural tetap berjalan — kita tetap memilih presiden, anggota legislatif dan sebagainya— namun kebijakan tetap berpihak pada korporasi besar dan elite politik. Kesenjangan terus melebar, sementara rakyat diberi ilusi partisipasi. - Revolusi dan Disrupsi Radikal
Tekanan sosial yang terus memuncak bisa memicu ledakan politik yang lebih besar. Sejarah menunjukkan perubahan besar sering lahir dari krisis ekonomi parah, kebijakan represif yang kelewat batas, atau gerakan sosial terorganisir. Namun revolusi selalu berisiko melahirkan ketidakstabilan dan — ironisnya — kekuatan baru yang terlahir mungkin hanya mengulang pola oligarki dalam bentuk lain. - Involusi dan Stagnasi
Tanpa strategi yang efektif, Indonesia bisa semakin terperosok dalam perangkap involusi. Oligarki akan terus beradaptasi, menciptakan sistem yang tampak demokratis tapi sebenarnya memperdalam ketimpangan. Masyarakat semakin kehilangan daya tawar, demokrasi mengalami pengikisan secara perlahan, dan kebijakan tetap didikte oleh segelintir orang.
Mencari Jalan Keluar
Jika kita ingin keluar dari jeratan oligarki, tidak ada jalan lain selain membangun gerakan yang berorientasi pada perubahan sistemik. Beberapa langkah konkret yang mungkin perlu kita pertimbangkan:
- Mendorong Kebijakan Redistributif yang Berani
Pajak progresif bagi kelompok ultra-kaya, pembatasan tegas kepemilikan aset strategis, dan reformasi agraria yang berkeadilan bukan lagi pilihan — tapi keharusan. - Mengembalikan Kedaulatan Negara atas Sumber Daya
Sumber daya alam yang selama ini dijarah korporasi asing dan konglomerat harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. - Memperkuat Gerakan Sipil dan Kesadaran Kolektif
Perubahan tidak akan terjadi tanpa tekanan sosial yang kuat. Masyarakat perlu membangun sebuah kesadaran dan aliansi yang melampaui sekat politik dan ideologi untuk memperjuangkan demokrasi yang substansial. - Literasi Politik Masif
Pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat adalah kunci. Pemahaman yang lebih baik tentang etika, hak, dan tanggung jawab warga akan menciptakan partisipasi yang lebih bermakna. - Menjaga Independensi Lembaga Publik
KPK, media, pengadilan, dan institusi lainnya harus dijauhkan dari intervensi politik dan kepentingan oligarki.
Saya menyadari beberapa solusi yang ditawarkan di atas masih terlalu umum, dan bahkan tanpa detail implementasi praktis. Tapi ya begitulah renungan ringan, siapa tahu setelah membaca tulisan ini, ada di antara kawan-kawan pembaca punya langkah yang lebih konkret dan mau membagikannya di kolom komentar.
Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari bayang-bayang oligarki. Namun, tanpa kesadaran kolektif dan tindakan yang terorganisir, kemungkinan besar kita hanya akan terus berputar-putar dalam lingkaran setan kekuasaan elite.
Sejarah tidak akan berubah dengan sendirinya. Perubahan hanya terjadi jika ada keberanian untuk menantangnya. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk berjuang atau memilih menyerah pada segelintir elite yang telah menyandera bangsa ini?
Jam menunjukkan pukul 03.30 WIB. Sudah waktunya untuk sahur, saya kira renungannya juga cukup sampai di sini. Tulisan ini mungkin cenderung bias, karena memang tanpa didasari analisis yang cukup. Tapi kembali lagi, begitulah renungan ringan, saya hanya ingin mengajak kawan-kawan untuk mempertanyakan kualitas demokrasi Indonesia dan memikirkan kemungkinan transformasi struktural yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya hanya bertanya-tanya - apa yang bisa kita ceritakan pada anak kita kelak ya, tentang apa yang orang tuanya lakukan di momen-momen titik balik sejarah seperti saat ini?
Saya harap kawan-kawan mendapatkan manfaat dari artikel ini. Ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh dari manapun, namun yang terpenting ialah menyelaraskan ilmu pengetahuan yang kita peroleh dengan sebuah tindakan.
Disclaimer:
Renungan ini tentu saja hanya pandangan pribadi semata. Dan saya berharap bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Tidak ada niat hati untuk menyalahkan, menyudutkan atau menyebarkan kebencian pada pihak mana pun. Maka dari itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tulisan saya ada salah kata, kekurangan dan mungkin kalimat yang dapat menyinggung. Hal tersebut murni karena keterbataan saya sebagai manusia.
Thanks.
Baca juga :
.jpg)
Tidak ada komentar: